Implementasi Kebijakan BPJS di Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuke Tahun 2021

BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi setiap orang. Penerapan Kebijakan BPJS Keschatan diatur dalam Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang di terbitkanya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Implementasi kebijakan BPJS masih mengalami banyak keluhan darı para peserta BPJS, maka dari itu digunakan empat faktor yang dapat menilai sejauh apa implementasi tersebut sudah terlaksana. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui implementası kebijakan BPJS di Puskesmas Ipuh Kabupaten Mukomuko tahun 2021

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling kepada informan kuncı yaitu Kepala Puskesmas Ipuh, Kepala Tata Usaha, Kepala Pengelola BPJS Puskesmas Ipuh, Pasien Rawat Inap Peserta BPJS PBI dan Non PBI, serta Staff/Tenaga Kesehatan di Puskesmas Ipuh.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPJS di Puskesmas Ipuh belum optimal. Pada pola komunikasi belum berjalan cukup baik terlihat dari tidak pernah dilakukannya sosialisasi. Gambaran sumber daya mengalami masalah dalam hal pengadaan sarana dan sarana serta keuangan. Gambaran Disposisi sudah berjalan dengan baik dengan tingkat keberhasilan 80%. Serta faktor struktur birokrasi yang masih mengalamı kendala pada proses administrası dan rendahnya pemahaman pelaksana kebijakan terhadap SOP program BPJS Kesehatan.

Puskesmas Ipuh mengalamı beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, diharapkan segera menjalin koordinası dan kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan, peningkatan sarana dan prasaran, serta meningkatkan pemahaman terhadap SOP pelaksana kebijakan