Analisis Pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi, menggambarkan dan memetakan tingkat pemerataan kemampuan penerimaan pajak antar Kabupaten, antar Kota dan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode 2010-2014. Penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumbar yaitu sebanyak Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Stasistik (BPS) Provinsi Sumbar dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumbar.Metode analisis data penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kemampuan penerimaan pajak menggunakan analisis rasio pajak daerah (tax ratio), kemudian dari hasil tax ratio dianalisis tingkat pemerataan kemampuan penerimaan pajak antar Kabupaten, antar Kota dan antar Kabupaten dan Kota di Sumbar menggunakan Indeks Williamson.
Hasil penelitian menujukkan bahwa 1) analisis tax ratio antar Kabupaten di Sumbar periode 2010-2014 berada pada rata-rata 0,11% dengan kategori rendah. 2) analisis tax ratio antar Kota di Sumbar periode 2010-2014 berada pada rata-rata 0,27% dengan kategori sedang. 3) analisis tax ratio antar Kabupaten dan Kota di Sumbar periode 2010-2014 berada pada rata-rata 0,17% dengan kategori rendah. 4) analisis pemerataan kemampuan tax ratio antar Kabupaten dengan Indeks Williamson periode 2010-2014 berkategori timpang. 5) analisis pemerataan kemampuan tax ratio antar Kota dengan Indeks Williamson pada tahun 2010 berkategoti timpang, pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan menjadi sangat timpang dan pada tahun 2013 dan 2014 kembali berkategori timpang. 6) analisis pemerataan kemampuan tax ratio antar Kabupaten dan Kota dengan Indeks Williamson periode 2010-2014 berkategori sangat timpang.Berdasarkan hasil penelitian diharapkan1) Seluruh Kabupaten di Sumbar dapat mengoptimalkan potensi pajak dengan menggali potensi daerah yang dimiliki, 2) Seluruh Kabupaten dan Kota di Sumbar mampu membuat kebijakan baru dan sangsi kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh dalam membayar pajak, 3) Seluruh Kabupaten dan Kota di Sumbar menetapkan target dan tarif pajak sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki sehingga penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Kata kunci: Otonomi daerah, pemerataan kemampuan keuangan daerah, (tax ratio) daerah, Indeks Williamson